Kota Bima, 30 Agustus 2023.-

Tim Penilai Pelayanan Publik dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengunjungi DPMPTSP Kota Bima sebagai salah satu representative dari Pemerintah Kota Bima, dalam kunjungan ini Bapak Sahabudin beserta tim dari Ombudsman mewawancarai beberapa narasumber, yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima, H. Lalu Sukarsana, S.IP, Penata Perizinan Ahli Madya (Koordinator Bidang Tugas PTSP), Ahmad, SE, MM, petugas layanan pengaduan, petugas front desk, dan pengelola website dinas, adapun dokumen yang menjadi bahan penilaian adalah :

1. Laporan Hasil/ Berita Acara Pengawasan Inspektorat (Tahun 2022 hingga bulan Juni 2023)
2. Data Kepegawaian
3. Laporan Analisis Beban Kerja (Tahun 2022)
4. Laporan Hasil/Berita Acara Kegiatan Penjaminan Mutu (Tahun 2022 hingga bulan Juni 2023)
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
6. Data Survei Kepuasan Masyarakat (Tahun 2022 hingga bulan Juni 2023)
7. SKP Tahunan (Tahun 2022)
8. Laporan Kinerja Bulanan (Tahun 2022 hingga bulan Juni 2023)
9. Laporan Evaluasi Pengaduan (Tahun 2022 hingga bulan Juni 2023)
10. Laporan Penilaian Eksternal (Tahun 2022 hingga bulan Juni 2023)
11. Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur/ Peraturan Walikota/ Peraturan Bupati, Peraturan Menteri ATR/BPN, dan Peraturan Kapolri atau peraturan lainnya terkait tugas, fungsi dan kewenangan instansi masing-masing.
12. Surat Keputusan dan/atau peraturan terkait yang dapat menjelaskan tugas, fungsi, kewenangan pejabat/petugas di bidang pelayanan dan pengelolaan pengaduan.
13. Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur/ Peraturan Walikota/ Peraturan Bupati/Surat Keputusan/ Peraturan Kepala Unit Kerja/Satker terkait standar pelayanan.
14. Laporan Hasil/Berita Acara Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Pengaduan (Tahun 2022 hingga bulan Juni 2023)
15. Form Tindak Lanjut/Surat/Pesan Elektronik terkait Pengelola Pengaduan/Pelayanan (Tahun 2022 hingga bulan Juni 2023)
16. Surat Keputusan (SK) Petugas/Pejabat Pengelola Pengaduan
17. Data/Laporan Jumlah Pengaduan yang diterima selama tahun 2019 - 2023
18. Data jumlah dan nama masyarakat yang pengaduannya telah diselesaikan oleh penyelenggara serta jangka waktu penyelesaiannya selama tahun 2019 – 2023

Penilaian ini dilakukan pada Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada kunjungan ini tim ombudsman memeriksa kondisi real pada DPMPTSP Kota Bima, kelengkapan dokumen, kelengkapan sarana dan prasarana : cctv, alarm tanda bahaya, smoking area, sarana prasarana disabilitas, proses pelayanan dan informasi perizinan.