KAMIS, 23 FEBRUARI 2023.-

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima, H. Lalu Sukarsana, S.IP, menghadiri Forum Organisasi Perangkat Daerah yang melibatkan berbagai stakeholders terkait, khususnya yang menyangkut investasi di daerah yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Februari 2023
Waktu          : 08.30 WITA – selesai
Tempat         : Fave Hotel Mataram

TERM OF REFERENCE
FORUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PERCEPATAN INVESTASI DI PROVINSI NTB

1. LATAR BELAKANG

Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat realisasi investasi mencapai Rp 21,6 triliun di tahun 2022. Capaian ini menempatkan Provinsi NTB menjadi 11 besar untuk capaian investasi dari seluruh provinsi di Indonesia. Realisasi investasi tersebut apabila diuraikan terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp 14,17 triliun, dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 7,4 triliun. Realisasi investasi Provinsi NTB dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal itu terlihat dari data realisasi investasi pada tahun 2019 sebesar Rp 10 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 11,6 triliun pada tahun 2020, dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp 13,9 triliun. Meningkatnya realisasi investasi pada 2022 disebabkan kontribusi sektor energi dan sumber daya mineral yang relatif besar, khususnya pada triwulan IV-2022 senilai Rp 4,9 triliun, disusul sektor pos, telekomunikasi, sistem dan transaksi elektronik sebesar Rp 353 miliar dan sektor perindustrian sebesar Rp 344 miliar. Begitu banyak dinamika yang mempengaruhi investasi di daerah. Mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya yang begitu merubah alur perizinan dan pergerakan investasi di daerah, perubahan struktur organisasi pemerintah daerah hingga perubahan kewenangan dalam penyelenggaraan perizinan. Disisi lain perubahan rencana pembangunan daerah di Provinsi NTB yang akan memasuki babak baru 2024-2026 tentunya sangat menentukan arah perkembangan investasi di Provinsi NTB. Hal tersebut mulai terlihat pada target realisasi investasi di tahun 2023. Di tahun 2023, target realisasi investasi Provinsi NTB telah ditetapkan sebesar Rp 22 triliun untuk target nasional, sedangkan target Provinsi NTB dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. (RPJMD) sebesar Rp 17,8 triliun. Perbedaan ini dikarenakan Presiden RI menginginkan adanya lompatan investasi yang lebih tinggi karena melihat besarnya potensi Provinsi NTB terutama dari industri smelter di Pulau Sumbawa. Pemerintah Provinsi NTB optimistis bisa mencapai target realisasi investasi yang tertuang dalam RPJMD dan target nasional tahun 2023. Optimisme tersebut didasarkan pada proyeksi beberapa investasi yang menjadi andalan, seperti pembangunan smelter (pengolahan konsentrat hasil tambang) di Kabupaten Sumbawa Barat, dan kegiatan perusahaan tambang PT Sumbawa Timur Mining di Kabupaten Dompu. Selain itu, pembangunan dermaga niaga di Teluk Santong, Kabupaten Sumbawa, dan proyek di Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://ddss.ntbprov.go.id Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Beberapa proyek lain seperti di Gili Banta di Pulau Sumbawa, Gili Petagan, dan Gili Kondo di Kabupaten Lombok Timur, serta Global Hub di Kabupaten Lombok Utara, juga bisa memberi sumbangsih nilai investasi yang cukup besar pada 2023. Akan tetapi harus diakui dan tidak bisa dipungkiri bahwa untuk mencapai target realisasi investasi tersebut membutuhkan sinergitas dari berbagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan perizinan dan investasi karena DPMPTSP menjalankan fungsi koordinasi dari berbagai pemangku kepentingan yang terkait sesuai dengan bidangnya. Untuk itu perlu dihadirkan suatu kesepahaman dan kesoliditan dari seluruh pemangku kepentingan tersebut yang akan dibangun melalui Forum Organisasi Perangkat Daerah.

2. TUJUAN

Kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah ini bertujuan untuk menggali data, informasi, tantangan dan peluang dalam rangka peningkatan dan pencapaian realisasi investasi Provinsi NTB guna mendukung Rencana Pemerintah Daerah 2024-2026.

3. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah ini adalah:

1. Data dan informasi kebijakan nasional target realisasi investasi Provinsi NTB tahun 2023;
2. Data dan informasi tentang peluang dan tantangan serta isu-isu strategis pencapaian realisasi investasi Provinsi NTB tahun 2023;
3. Analisa dampak Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya terhadap perkembangan penyelenggaraan investasi dan perizinan berusaha berbasis risiko di Provinsi NTB;
4. Data dan informasi rencana pembangunan daerah provinsi NTB serta proyeksinya.

4. NARASUMBER

Narasumber pada kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah ini adalah:

1. Direktorat Wilayah IV Kementerian Investasi/ BKPM RI, Kebijakan umum investasi Nasional dan Provinsi NTB tahun 2023 Menjelaskan penetapan target relisasi investasi Provinsi NTB tahun 2023
2. Bappeda Provinsi NTB Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi NTB tahun 2024-2026
   • Menjelaskan arah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTB tahun 2024-2026
   • Menjelaskan perkembangan RTRW Provinsi NTB
3. Universitas Mataram, Dampak UU Cipta Kerja terhadap investasi di daerah Menjelaskan Dampak penerapan UU Cipta Kerja dan turunannya terhadap realisasi investasi dan perizinan di Provinsi NTB
4. DPMPTSP Provinsi NTB Kebijakan realisasi investasi Kabupaten/Kota se Provinsi NTB
   • Menjelaskan Pembagian target realisasi investasi Kabupaten/Kota se Provinsi NTB
   • Menjelaskan isu-isu strategis percepatan investasi di Provinsi NTB Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://ddss.ntbprov.go.id
5. PESERTA
   Peserta pada kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah ini adalah:
   Pemerintah Pusat/Vertikal:

• Direktorat Wilayah IV Kementerian Investasi/BKPM RI
• ATR/BPN Provinsi NTB

        Pemerintah Provinsi:

1. Bappeda Provinsi NTB
2. Bappenda Provinsi NTB
3. BPKAD Provinsi NTB
4. BRINDA Provinsi NTB
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB
6. Dinas Kesehatan Provinsi NTB
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
9. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB
10. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
11. Dinas Pariwisata Provinsi NTB
12. Dinas Pertanian Provinsi NTB
13. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB
14. Dinas Perindustrian Provinsi NTB
15. Biro Ekonomi Sekretariat daerah Provinsi NTB Provinsi NTB
16. Dinas Penanaman Modal dan PTSP se Provinsi NTB
17. Fungsional DPMPTSP Provinsi NTB

WAKTU KEGIATAN KETERANGAN

Kamis, 23 Februari 2023
08.30 – 08.40 WITA Pembukaan MC
08.40 – 08.45 WITA
08.45 – 09.00 WITA Pembukaan Sekretaris Daerah Provinsi NTB
09.00 – 09.40 WITA

Panel: Moderator:
DPMPTSP Provinsi NTB, Kebijakan umum investasi Nasional dan Provinsi NTB tahun 2023 Direktorat Wilayah IV Kementerian Investasi/BKPM RI Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi NTB tahun 2024-2026

Universitas Mataram
09.40 – 10.10 WITA Diskusi
10.10 – 10.30 WITA Coffe break
10.30 – 11.10 WITA

Panel: Moderator:
DPMPTSP Provinsi NTB, Dampak UU Cipta Kerja terhadap investasi di daerah
Bappeda Provinsi NTB, Kebijakan realisasi investasi Kabupaten/Kota se Provinsi NTB
DPMPTSP Provinsi NTB
11.10 – 12.00 WITA Diskusi
12.00 WITA Penutupan

ANGGARAN
Biaya yang diperlukan untuk Forum Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka Percepatan Investasi di Provinsi NTB berasal dari APBD DPMPTSP Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.